Bakal Calon Presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan menyoroti krisis iklim yang terjadi di Indonesia. Masalah krisis iklim ini dibahas Anies dalam tulisannya berjudul “Indonesia Darurat Krisis Iklim” yang dimuat di portal berita online, Media Indonesia.
Krisis iklim telah terpampang nyata melanda Indonesia. Salah satu wilayah yang terdampak adalah pesisir Demak, Jawa Tengah, yang setiap hari terpaksa berjibaku menghadapi abrasi laut.
Menurut Anies, masyarakat miskin dan rentan adalah yang akan paling terdampak akibat adanya krisis iklim.
“Yang paling terdampak dari krisis iklim adalah masyarakat miskin dan rentan. Warga di pesisir Demak dan pulau terdepan Republik ini harus menanggung dampak ekonomi yang begitu besar karena tempat tinggalnya tenggelam,” kata Anies dikutip dari mediaindonesia.com, Selasa (13/6/2023).
Solusi atas krisis iklim harusnya mejadi prioritas, karena hal ini menyangkut kepentingan jutaan warga rentan. Menurut Anies, masalah ini sering dibicarakan namun tidak ada yang dikerjakan.
“Ketika membicarakan krisis iklim, kerap kali hanya berhenti sebagai isu yang menarik diperbincangkan tapi luput dikerjakan. Dalih yang sering kali muncul, isu ini baru layak dikerjakan setelah isu-isu lainnya selesai dibereskan. Alasan semacam itu sama sekali tak bisa diterima,” kata Anies.
Untuk mengatasi hal ini, Anies menilai negara tidak bisa menyelesaikan masalah ini sendirian. Negara perlu berkolaborasi dengan warga untuk melahirkan solusi-solusi dari masalah yang ada.
“Alih-alih negara hanya menjalankan perspektif konvensional sebagai administrator, kita perlu mengajak warga untuk berkolaborasi melahirkan banyak problem solver. Negara tak akan bisa menyelesaikan masalah krisis iklim sendirian. Kuncinya dengan kolaborasi dan diplomasi,” kata Anies.
Permasalahan krisis iklim tidak bisa diatasi dengan satu cara saja, melainkan harus disesuaikan dengan permasalahan yang terjadi di masing-masing tempat.
“Keliru jika berpikir ada solusi tunggal yang bisa jadi obat untuk mengatasi krisis iklim di berbagai daerah. Pendekatannya perlu kontekstual, seperti membuat baju di penjahit, tak ada satu ukuran untuk semua karena disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Misalnya, solusi terkait hutan, tak bisa semuanya dipukul rata. Masyarakat adatnya perlu diajak duduk bersama. Berikan hak masyarakat adat untuk bicara mewakili dirinya sendiri,” kata Anies.
Selain kolaborasi dengan masyarakat, Anies menilai harus dibarengi juga dengan diplomasi internasional. Indonesia harus menginisiasi dan mendorong secara aktif penyelesaian krisis iklim di dunia internasional
“Kolaborasi di tingkat lokal perlu dibarengi dengan diplomasi dengan komunitas internasional. Krisis iklim ialah masalah yang melampaui batasan negara, ini masalah yang tidak dibatasi oleh wilayah teritorial. Indonesia harus lebih aktif mendorong percepatan agenda keadilan iklim. Dalam ruang-ruang diplomasi, kita harus ikut menentukan arah penyelesaian krisis iklim, tak sekadar diarahkan,” kata Anies.
Selama menjabat jadi Gubernur DKI, diplomasi dengan international sudah pernah dilakukan Anies Baswedan. Dimana DKI Jakarta dipercaya menjadi Wakil Ketua Komite Pengarah dalam C40 (Jaringan kota-kota besar dunia yang berkomitmen mengatasi krisis iklim).
Dalam tugas tersebut, DKI Jakarta berhasil menggerakkan kota-kota di C40 untuk berkomitmen dan menandatangani kesepakatan mengenai target Nationally Determined Contribution (NDC) dalam mitigasi krisis iklim. Hasilnya, DKI Jakarta berhasil menurunkan emisi karbon.
