Labuhanbatu,(FOKUSSATU.COM) — Aparat penegak hukum (APH) didesak segera melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) terkait dugaan penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam kegiatan bimbingan teknis (bimtek) kepala sekolah di Kabupaten Labuhanbatu, Senin (6/4/2025).
Desakan tersebut mencuat setelah sejumlah aktivis dan pemerhati pendidikan menyoroti pelaksanaan bimtek yang diduga menggunakan dana BOS tidak sesuai ketentuan. Kegiatan itu diketahui berlangsung pada 12 hingga 15 Oktober 2025 di Hotel Danau Toba Cottage, Parapat, Kabupaten Simalungun.
Sejumlah pihak menilai penggunaan dana BOS untuk kegiatan bimtek yang melibatkan pihak ketiga berpotensi bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana BOS.
Dalam Pasal 60 regulasi tersebut disebutkan bahwa dana BOS tidak diperkenankan digunakan untuk membiayai kegiatan bimtek yang diselenggarakan oleh pihak ketiga, kecuali oleh instansi resmi seperti dinas pendidikan atau kementerian.
Selain itu, kebijakan tersebut juga dinilai tidak sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, yang mengarahkan pemerintah daerah untuk menekan belanja yang tidak berdampak langsung pada pelayanan publik, termasuk kegiatan pelatihan di hotel dan perjalanan dinas.
Berdasarkan hasil penelusuran, kegiatan bertema “Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Kepala Sekolah” itu diduga melibatkan pihak ketiga, yakni Lembaga Gema Sinergi Nusantara, tanpa mekanisme pengadaan yang transparan dan kompetitif.
Praktik tersebut dinilai berpotensi melanggar prinsip tata kelola keuangan yang baik serta membuka peluang terjadinya konflik kepentingan maupun dugaan mark-up anggaran.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, setiap peserta dikenakan kontribusi sebesar Rp4,5 juta di luar biaya perjalanan dinas. Bahkan, sejumlah kepala sekolah mengaku harus menggunakan dana pribadi terlebih dahulu sebelum dana BOS dicairkan.
“Uangnya terpaksa pakai uang pribadi dulu karena keuangan sekolah kosong. Pembayaran diserahkan kepada berinisial MSR atas nama lembaga Gema Sinergi Nusantara,” ungkap salah satu kepala sekolah yang mengikuti kegiatan tersebut.
Sumber tersebut juga menyebutkan bahwa kegiatan berlangsung bersamaan dengan pelatihan lain yang diselenggarakan oleh dinas pendidikan pada periode yang sama, sehingga dinilai menambah beban biaya.
Dalam proses administrasi, operator sekolah disebut telah mengajukan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ke Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu sebagai bagian dari mekanisme pencairan anggaran.
Sejumlah pemerhati pendidikan menegaskan bahwa pengelolaan dana BOS harus mengacu pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang disusun sesuai tahapan perencanaan serta ketentuan yang berlaku.
Kepala sekolah juga diingatkan agar lebih cermat dalam membedakan kegiatan resmi pemerintah dengan kegiatan pihak ketiga, terutama yang belum jelas legalitas dan akreditasinya, guna menghindari potensi penipuan dan penyimpangan anggaran.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu belum memberikan keterangan resmi terkait pelaksanaan bimtek tersebut. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan kepada pihak penyelenggara, termasuk terkait dugaan keterkaitan identitas lembaga.
Sementara itu, publik juga mendesak agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit menyeluruh guna memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS serta anggaran pendidikan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025.
Apabila dalam prosesnya ditemukan adanya pelanggaran hukum, maka penanganannya diharapkan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
(AGUS D)
