Pelalawan,(FOKUSSATU.COM )– Bupati Pelalawan, Zukri, menyampaikan keluhan serius terkait dampak pembukaan pintu Waduk PLTA Koto Panjang yang menyebabkan banjir parah dan melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat di wilayahnya. Keluhan ini disampaikan menyusul tingginya frekuensi banjir yang dirasakan warga, terutama di sepanjang aliran Sungai Kampar.
Bupati Zukri mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 2024 hingga 2025, wilayah Pelalawan telah terendam banjir hampir empat kali akibat pembukaan pintu waduk saat musim hujan. Dampak terparah dirasakan pada ruas jalan lintas timur Sumatera KM 72-84 yang mengalami kelumpuhan.
“Kami banyak menerima masukan dan keluhan dari masyarakat Pelalawan terkait pembukaan pintu waduk ini. Banjir yang terjadi tidak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari, tetapi juga memukul perekonomian warga,” ujar Bupati Zukri saat melakukan pertemuan dengan Direktur Distribusi PLN, Adi Priyanto, di Jakarta pada Selasa (6/5/2025).
Lebih lanjut, Zukri memaparkan data konkret mengenai dampak banjir tersebut. Sebanyak 3.388 kepala keluarga atau 11.577 jiwa tercatat terdampak banjir. Selain itu, infrastruktur jalan juga mengalami kerusakan signifikan, meliputi 28 ruas jalan dengan total panjang 117,7 KM. Kerusakan ini termasuk 12 KM jalan nasional (KM 72-84), 25 KM jalan provinsi di ruas Teluk Meranti-Pulau Muda, serta 6 KM jalan kabupaten.
“Kerugian yang dialami masyarakat sangat besar. Bukan hanya infrastruktur yang rusak, tetapi juga sektor ekonomi, pertanian, dan perkebunan. Petani sawit yang baru menanam dua tahun pun mengalami kerugian karena tanamannya mati terendam banjir,” jelas Ketua PDIP Riau tersebut.
Menyikapi kondisi ini, Bupati Zukri mendesak PLN untuk melakukan koordinasi yang lebih baik dengan Pemerintah Kabupaten Pelalawan sebelum melakukan pembukaan atau penutupan pintu waduk. Langkah ini diharapkan dapat memberikan waktu bagi Pemkab dan masyarakat untuk melakukan persiapan dan mitigasi dampak banjir.
Selain menyampaikan keluhan kepada PLN, Bupati Zukri juga telah membawa permasalahan ini ke tingkat nasional, termasuk kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Ia berharap agar solusi jangka panjang dapat ditemukan, seperti pembangunan waduk baru atau normalisasi Sungai Kampar, guna mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.(Red)
